Pertemuan tersebut berlangsung khidmat, di mana rombongan ADKASI diterima langsung oleh Ketua BPK RI, Fathan Subchi. Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan rasa bangga atas respons positif dari pimpinan lembaga audit negara tersebut.
Dalam pertemuan ini, BPK RI memberikan catatan penting mengenai perlunya peningkatan akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektivitas kegiatan legislatur. Secara khusus, BPK mengusulkan adanya perubahan mendasar pada sistem pelaporan, pelaksanaan perjalanan dinas, hingga mekanisme reses. Langkah ini dinilai krusial guna menjaga marwah DPRD agar senantiasa berada di koridor pelayanan publik.
Aidi Hatta menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah-langkah pembenahan sistem yang diusulkan oleh BPK RI. Menurutnya, evaluasi ini menjadi momentum penting agar lembaga legislatif di daerah tidak lagi tersandera oleh urusan-urusan yang bersifat administratif.
"Kita tidak ingin DPRD terus-menerus terjebak pada beban dan teknis administratif. Sudah saatnya DPRD lebih fokus pada fungsi utamanya, yaitu merumuskan kebijakan politik yang pro-rakyat, memperjuangkan aspirasi, serta mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat," ujar Aidi Hatta seusai pertemuan.
Menindaklanjuti rekomendasi BPK dan instruksi Ketua Umum ADKASI, Siswanto, yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan kajian sistem pembayaran, Aidi menegaskan bahwa ADKASI akan segera mengambil langkah konkret.
Politisi PAN ini mengungkapkan, ADKASI berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) berskala nasional dengan melibatkan para pakar hukum, pakar politik, ahli pemerintahan, pakar akuntansi, hingga birokrat.
"Tujuannya adalah merumuskan formula terbaik terkait sistem perjalanan dinas dan reses yang lebih berkualitas serta berintegritas," jelasnya.
Aidi berharap, formula hasil FGD tersebut nantinya dapat menjadi rekomendasi resmi yang selaras dengan temuan BPK. Ia mendorong agar Kemendagri, BPK, dan kementerian terkait dapat duduk bersama menata regulasi baru demi mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih dan melayani.
"Ini adalah momentum besar untuk menciptakan pemerintahan daerah yang jauh lebih baik, bermartabat, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik," pungkasnya. (RA)
Social Plugin