Iklan Hari lahir Pancasila

 


Gaspol di Awal Tahun, Bupati Bambang Bayu Suseno Luncurkan DPA dan Teken Perjanjian Kinerja SKPD 2026

 

SENGETI-lintastimur.com – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memulai langkah kerja nyata di tahun anggaran baru. Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, SP., MM., M.Si, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Senin pagi (26/01/2026).

Kegiatan yang digelar di Gedung Pertemuan BPKAD ini menjadi penanda dimulainya kerja serius dan terukur jajaran eksekutif Bumi Sailun Salimbai untuk tahun anggaran 2026.

Agenda utama dalam rakor tersebut adalah Peluncuran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2026 serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026. Penyerahan DPA ini merupakan instruksi langsung bupati agar setiap instansi dapat segera mengeksekusi program kerja tanpa menunda-nunda waktu.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa BBS ini menegaskan bahwa penyerahan DPA di awal tahun bukan sekadar agenda rutin atau seremoni administratif semata.

"Penyerahan DPA ini adalah langkah strategis untuk memastikan percepatan pembangunan daerah berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Saya instruksikan kepada seluruh Kepala SKPD agar segera memulai proses lelang dan pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat sejak awal tahun," tegas Dr. Bambang Bayu Suseno.

Selain aspek kecepatan, Bupati BBS juga menyoroti pentingnya Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK). Menurutnya, PK adalah kontrak moral dan profesional antara pimpinan SKPD dengan kepala daerah untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

  • Percepatan Realisasi: Menghindari penumpukan serapan anggaran di akhir tahun.

  • Kualitas Belanja: Memastikan setiap rupiah anggaran berdampak pada kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan.

  • Transparansi: Mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Bupati juga meminta BPKAD dan Inspektorat untuk melakukan pengawasan melekat terhadap jalannya pelaksanaan anggaran di tiap-tiap dinas. Sinergi antar-SKPD diharapkan semakin solid guna meminimalisir kendala teknis di lapangan.

Rapat Koordinasi ini ditutup dengan penyerahan dokumen DPA secara simbolis kepada perwakilan kepala dinas, badan, dan kantor, diikuti dengan prosesi penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja.

Dengan diluncurkannya DPA 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi optimis dapat mencapai target-target pembangunan daerah secara lebih maksimal dan profesional.(Randi)

Terkini