MUARO JAMBI -lintastimur.com- Masa reses yang seharusnya menjadi angin segar bagi pembangunan desa justru menjadi panggung bagi kekecewaan warga Kecamatan Kumpeh. Ribuan usulan pembangunan yang diajukan oleh para kepala desa selama bertahun-tahun dilaporkan tidak kunjung terealisasi, padahal kondisi infrastruktur di lapangan kini berada pada titik yang memprihatinkan.
Ketimpangan antara usulan masyarakat dengan realisasi anggaran di lapangan menjadi sorotan tajam bagi perwakilan rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II.
Ketimpangan Anggaran yang Mencolok
Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Usman Halik Jubir, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait serapan anggaran di wilayah Kumpeh. Menurutnya, besarnya harapan masyarakat tidak sebanding dengan ketersediaan paket pekerjaan yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten.
"Pada tahun anggaran 2025, hanya ada tiga paket pekerjaan yang masuk ke wilayah Kumpeh Ilir. Ini sangat kontras, mengingat ada 17 desa yang secara kolektif mengusulkan hampir ribuan paket kegiatan," ujar Usman Halik.
Estimasi nilai dari ribuan usulan tersebut jika ditotal mencapai angka yang fantastis, yakni hingga triliunan rupiah. Namun, minimnya porsi pembangunan yang turun ke wilayah ini membuat banyak infrastruktur jalan dan fasilitas umum di Kumpeh kian rusak termakan usia.
Kondisi Infrastruktur Kian Lumpuh
Warga setempat mendesak agar pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi ekonomi. Beberapa titik jalan di Kumpeh dilaporkan mengalami kerusakan parah yang menghambat distribusi hasil tani dan akses pendidikan.
Berikut adalah poin utama aspirasi warga Kumpeh:
Realisasi Usulan Prioritas: Meminta pemkab tidak hanya menampung usulan di Musrenbang, tapi benar-benar mengeksekusinya.
Perbaikan Jalan Utama: Mendesak penanganan darurat pada jalur logistik desa yang kerap berlumpur saat musim hujan.
Pemerataan Pembangunan: Menuntut keadilan anggaran agar wilayah Kumpeh tidak dianaktirikan dibanding kecamatan lain.
DPRD Janji Kawal Anggaran Perubahan
Menanggapi keluhan tersebut, Usman Halik menegaskan bahwa DPRD akan terus menyuarakan nasib warga Kumpeh dalam rapat-rapat pembahasan anggaran bersama eksekutif.
"Kami memahami kekecewaan warga. Dengan hanya tiga paket pekerjaan untuk 17 desa, tentu itu sangat jauh dari kata cukup. Kami akan mendesak pemerintah daerah untuk meninjau kembali skala prioritas, agar aspirasi masyarakat Kumpeh tidak hanya berakhir di atas kertas," pungkasnya.
(R.A)
Social Plugin