Lintastimur.com - Muaro Jambi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muarojambi, Provinsi Jambi berupaya menyelesaikan sengketa lahan di daerah tersebut guna membantu masyarakat mendapatkan legalitas kepemilikan lahan. Salah satu upaya tersebut, yakni menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) di aula Kantor Wilayah (Kanwal) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, Kota Jambi, Selasa (16/9/2025).
Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab MuarojJambi, H Budhi Hartono, Asisten I Sekda Muarojambi, Gartam dan jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muarojambi.
Budhi Hartono mengatakan, rakor tersbeut merupakan kelanjutan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Muarojambi menyelesaikan sengketa lahan (tanah) yang terjadi di Desa Sungaibungur, Kecamatan, Kumpeh. Berbagai tahapan, termasuk gelar kasus awal, penelitian, hasil penelitian dan rakor sudah dilakukan menyelesaikan sengketa lahan tersebut.
Dikatakan, menindak-lanjuti penyelesaian sengketa lahan tersebut, Bupati Muarojambi, H Bambang Bayu Suseno telah mengirimkan surat rekomendasi pembatalan Surat Keputusan (SK) Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sungaibungur Januari 2025. SK tersebut diajukan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, 11 Maret 2025. Pembatalan SK tersebut diusulkan karena kondisi di lapangan yang dinilai mengancam dan memicu konflik.
Menurut Budhi Hartono, DIP4T direncanakan sebagai skema penyelesaian utama sengketa lahan yang melibatkan Tim GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Provinsi dan Kabupaten Muarojambi. Pembahasan juga mencakup pencarian solusi bersama masyarakat yang berkonflik. Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi dan membawa berkah bagi semua pihak.
Budhi Hartono menegaskan, Pemkab Muarojambi mendukung penuh langkah-langkah yang diambil menyelesaikan konflik lahan tersebut, termasuk usulan pembatalan SK Tol di Desa Sungaibungur.
“Langkah ini merupakan prioritas menyelesaikan konflik dan menata administrasi pertanahan. Kami berkomitmen mencari solusi terbaik demi kesejahteraan masyarakat,”katanya
Budhi Hartono mengharapkan rapat tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret mengatasi permasalahan sengketa lahan. Rakor tersebut juga memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dapat menjadi jalan keluar efektif menuntaskan sengketa lahan yang telah menjadi perhatian banyak pihak. (Redaksi)
Social Plugin